Mesuji Lampung (PosperaNews) Diduga Kemitraan dengan PT. Prima Alungga hanya alibi mafia tanah karena masyarakat setempat tidak tau siapa siapa aja yang ikut di dalamnya di Wilayah Desa Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Lampung merajalela Jumat (24/12/21)
Dimana tanah yang dimintakan masyarakat 2000 Ha, di Desa Sungai Cambai dari 6 tahun silam sampai sekarang hanya isapan jempol belaka yang didapat oleh masyarakat Desa Sungai Cambai.
Sedangkan Koperasi Mesuji Sejatra yang dipercaya oleh 45% masyarakat Sungai Cambai Sekarang sudah dikeluhkan masyarakat sebab tidak ada transparansi serta etikat baik selama ini.
Fakta yang kami kumpulkan dilapangan bersama tim sosial perjuangkan hak masyarakat bahwasanya, atas kepemilikan kemitraan di PT. Prima Alungga menurut keterangan kepala Desa Sungai Cambai dibuktikan dengan Kartu Koperasi yang legalitas nya pun dipernyakan oleh masyarakat.
Dua ribu hektar lahan pertanian masyarakat Desa Sungai Cambai dikelola oleh PT. Prima Alungga dengan Sekelompok oknum mengatasnamakan KOPERASI Mesuji Sejatra tidak pernah transparan ke pada masyarakat yang mempunyai Hak-Hak nya
“Pantusi Ketua DPD PEKAT IB, berharap kepada Kapolres, Bupati, DPRD Serta seluruh Organisasi Masyarakat Baik POSPERA, GRIB, untuk sukarelawan ditengah tengah masyarakat Desa Sungai Cambai menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, sebelum terjadi pertumpahan darah lagi didesa Sungai Cambai antara PT. Prima Alungga dan Koperasi Mesuji Sejatra tutur Pantusi
Dan dugaan kami dari sudut pandang organisasi permasalahan ini, kalau tidak disikapi dengan bijaksana sampai kapanpun masyarakat jadi Korban ucap Pantusi
Dan informasi yang saya dapat bahwasanya HGU PT. Prima Alungga Desember ini sudah berakhir jadi kami berharap kepada Bupati Mesuji H. Saply Th ditunda dulu demi masyarakat dan kami 2 tahun lalu sudah pernah memohon ternyata tidak di indahkan sekarang kami memohon lagi demi masyarakat ucap Pantusi
Presiden Joko Widodo “Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” ujar Presiden.
Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden menginstruksikan jajaran Polri untuk memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria di Tanah Air.
“Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang mem-backingi mafia tanah tersebut,” imbuhnya.
Presiden juga mengingatkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak. Presiden tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah di Tanah Air terus-menerus berlangsung.
“Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” ungkap Presiden.
Meski konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan yang berat, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terbaik dalam penyelesaian setiap kasus yang ada. Presiden juga mengatkan bahwa pemerintah bersikap terbuka untuk membantu masyarakat yang sedang memperjuangkan lahan mereka.
“Saya juga sudah beberapa kali mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi, pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada,” ucap Presiden.
“Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria,” tandasnya, hal.Kominfo.go.id (****)
