Daerah Nasional

Monday, 7 December 2020 - 09:30 WIB

7 months yang lalu

logo

PPKM:Sorot Pembangunan Jalan Rabat Beton Simpang Pematang di duga rawan korupsi

Posperanews.com Ketua Peduli Pembangunan Kabupaten Mesuji (PPKM) Hasan Ali menyoroti pembangunan jalan rabat beton beberapa titik di Simpang pematang Kabupaten Mesuji(7/12/20/)

Dana bersumber dari APBD perubahan Kabupaten Mesuji tahun 2020 tetapi proyek fisik itu tu tanpa dipasang papan nama, sehingga dinilai rawan terjadinya korupsi.

“Kami berharap setiap pekerjaan yang menggunakan uang negara di pasang papan nama proyek “

“Belum diketahui, apakah ini sengaja atau memang lupa, padahal berdasarkan aturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Keberadaan papan proyek wajib dilaksanakan pada pelaksanaan kegiatan sebab anggaran pembuatan papan proyek cukup fantastis dialokasikan”ungkap Hasan Ali Senin 7/12/20 20.
Menurut Hasan, terkadang ada kontraktor memandang persoalan ini sepele atau sebelah mata padahal jelas-jelas papan nama itu dianggarkan oleh negara republik Indonesia, tujuannya apa jadi biar publik tahu bahwa ini dibangun menggunakan anggaran yang mana, kalau proyeknya pagunya miliaran sudah pasti alokasi anggaran buat papan nama bisa jutaan ungkap Hasan

“Padahal, berdasarkan peraturan presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa memerintah jelas mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek seandainya proyek yang dikerjakan terpisah-pisah setiap. Jalan harus dibuat plang nama.

“Sesuai aturan, seharusnya sangat mulai dikerjakan harus dipasang plang papan nama proyek” ujarnya.

Lanjut saya lihat di lapangan rekanan pihak ketiga sebagai kontraktor menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintah Kabupaten Mesuji seperti mobil molen dan, truk, excavator dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat rabat beton itu jelas ada sewanya, jadi di saya ingatkan kepada pemerintah Kabupaten Mesuji agar tertib karena itu aset negara milik masyarakat Kabupaten Mesuji.

Menurut kacamata saya berarti rekanan rekanan pihak ketiga yaitu kontraktor seharusnya tidak layak mendapatkan borongan pekerjaan rabat beton tersebut Kalau peralatannya saja tidak lengkap ini jadi PR buat pemerintah Kabupaten Mesuji.

Karena walaupun dikatakan sewa bisa menjadi kesempatan-kesempatan untuk dugaan ajang korupsi jadi jangan sembarangan itu milik rakyat Kabupaten Mesuji. Kata Hasan

“Supaya masyarakat mengetahui jelas jumlah anggaran dan bisa ikut serta mengawasinya ungkapnya dengan lantang.(Nawacita)

Artikel ini telah dibaca 115 kali

Baca Lainnya