Kotabumi Selatan, 21 Juli 2025 – Posperanews – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara resmi meluncurkan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 yang dipusatkan di Kompleks Pergudangan Bulog Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan. Launching kegiatan ditandai dengan pelepasan langsung armada pendistribusian oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Ahmad Alamsyah, M.M., mewakili Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si.
Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, sekaligus menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi serta penguatan jaring pengaman sosial. Dalam sambutannya, Asisten II menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini adalah wujud kehadiran nyata pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan secara ekonomi. Pemerintah berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta menjangkau secara adil dan merata ke seluruh pelosok desa dan kelurahan di Lampung Utara.
Sebanyak 1.618.800 kilogram (1.618 ton) beras akan disalurkan kepada 80.940 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di 247 desa/kelurahan di 23 kecamatan. Pada hari pertama pelaksanaan, distribusi bantuan dilakukan di tiga kecamatan, yaitu Abung Tengah, Abung Semuli, dan Abung Selatan.
Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, Kepala Perum Bulog Cabang Kotabumi, serta pimpinan dan perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pertanian, yang bersama-sama bersinergi dalam menyukseskan penyaluran bantuan ini.
Agar pelaksanaan berjalan maksimal, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Pendataan penerima manfaat harus akurat dan berbasis data terbaru agar bantuan tepat sasaran serta tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, aparatur kecamatan dan desa diminta turut aktif dalam mengawal distribusi agar tidak ada kendala di lapangan. Proses ini harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan dokumentasi yang lengkap, sehingga setiap tahapan penyaluran dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun moral. Pemerintah juga akan melibatkan unsur pengawasan seperti Inspektorat, Kejaksaan, dan aparat keamanan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
Dengan dukungan seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara optimis bahwa program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.(IB)
