PosPeraNew.Com Tanjung Raya; Mesuji – Sejumlah kepala desa di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, mengeluhkan proyek pemerintah yang di dominasi oleh oknum pegawai kecamatan.
Proyek tersebut masing-masing pembangunan posko Covid-19 senilai Rp 7 juta. Kemudian pengadaan 50 potong seragam batik, serta pengadaan 50 potong kaos, masing-masing nilainya Rp 150 ribu per potong.
Semua proyek pengadaan itu ada di dalam draf rancangan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021.
Menurut salah satu kepala desa yang tidak bersedia disebut namanya, seharusnya proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PPTKDes).
“Tapi kenyataannya, tiga kegiatan itu dilaksanakan oleh mereka (oknum pegawai kecamatan). Apakah itu intruksi dari Dinas PMD atau pihak kecamatan saya kurang paham. Tapi yang jelas dikoordinir oleh salah satu Kepala Seksi berinisial H,” katanya, Sabtu (1/5).
Kepala desa lain yang juga tak bersedia disebut namanya juga mengungkapkan, dengan diambil alihnya kegiatan desa oleh pihak kecamatan, tentu tidak memberi manfaat secara langsung pada masyarakat desa itu sendiri.
“Kalau hanya menjahit baju, di desa kami juga ada tukang jahit, tinggal kasih saja contoh dan modelnya. Begitu pun yang ada usaha pemasangan rangka baja untuk posko Covid-19, di desa kita juga ada,” katanya.
Ditambahkan kepala desa itu, yang membuat para kepala desa jengkel, pihak kecamatan tahu jika dana desa untuk kegiatan itu belum cair. “Sudah tahu belum cair, malah minta talangan. Enak mereka, kami yang bertanggung jawab menganggarkan di APBDes mereka yang dapet untung melaksanakan kegiatannya,” kata dia.
Bukan hanya tiga kegiatan itu saja, berdasarkan keterangan, pihak kecamatan juga diduga kuat telah melakukan pengkondisian material bangunan berupa semen untuk pembangunan di semua desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raya.
“Bisa dicek, khusus tahun ini semua pembangunan desa di Kecamatan ini pakai semen Baturaja. Itu sudah dikondisikan. Mau nolak kami takut nanti tandatangan SPP pencairan di Kecamatan dipersulit dan dihambat,” ujar salah satu kepala desa.
Awak media sempat mendatangi Kantor Kecamatan Tanjung Raya, untuk mengonfirmasi keluhan para kepala desa ini.
Namun, Camat Tanjung Raya I Komang Sutiaka sedang tidak ada di tempat. Begitu pula dengan pegawai berinisial H yang diduga telah mengkoordinir proyek tersebut.
“Pak Camat sedang ke Sidomulyo, kalau masalah itu saya gak berani jawab, nanti tunggu saja pak camat, atau besok saja datang lagi. Kalau Bu Kasi, sedang isolasi mandiri,” ujar Sekretaris Camat Tanjung Raya Eka Friska kepada awak media(Redaksi Nawacita)
