Lampung Utara, 30 Juli 2025 — Posperanews — Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali menegaskan komitmennya dalam penataan pasar rakyat melalui rencana revitalisasi pasar tradisional. Hal ini ditegaskan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., bersama perwakilan pedagang di ruang kerja Wakil Bupati, Rabu (30/7/2025).
Rapat yang dimoderatori oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Ahmad Alamsyah, M.M., turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Badan Kesbangpol, Camat Kotabumi, serta pihak pengembang.
Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menyampaikan sejumlah masukan, antara lain perlunya tempat penampungan sementara yang layak dan aman, kejelasan skema pembayaran, penyesuaian harga kios dan ukuran bangunan, serta pentingnya komunikasi yang terbuka untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan.
Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan bersama pengembang merespons seluruh aspirasi secara terbuka. Pemerintah menegaskan bahwa keluhan pedagang menjadi perhatian serius, dan sejumlah langkah konkret telah dilakukan.
Salah satunya, berdasarkan hasil koordinasi antara Bupati, Wakil Bupati, dan pengembang, telah disepakati adanya penurunan harga kios sebesar 15% untuk seluruh unit. Selain itu, pengembang juga menyetujui penambahan luas kios untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pedagang.
Pemerintah juga mengimbau agar para pedagang tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas atau bersifat sepihak. Setiap informasi diharapkan dikonfirmasi melalui Dinas Perdagangan atau instansi terkait agar tidak terjadi kesimpangsiuran di lapangan. Seluruh pihak juga diminta menjaga suasana yang kondusif demi kelancaran proses pembangunan.
Asisten II menegaskan bahwa revitalisasi pasar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan fasilitas perdagangan yang lebih baik, nyaman, dan mendorong iklim investasi yang sehat di Lampung Utara.
Dalam pertemuan tersebut, meskipun belum dapat memuaskan seluruh pihak sepenuhnya, namun telah mengerucut pada satu pemahaman bersama. Para pedagang pada prinsipnya dapat menerima dan memaklumi kebijakan yang ditetapkan, serta mendukung kelanjutan program revitalisasi pasar demi kepentingan masyarakat luas.(IB)
