Press rilis
Provinsi Lampung, -MESUJI Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, mengkritik langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji dalam menangani konflik antara warga Dusun Sungai Cambai dan PT Prima Alumga. Ia menilai pendekatan yang mengedepankan penegakan hukum bukan solusi yang tepat dan justru berpotensi memperluas konflik. Mesuji, 29 Maret 2025
“Penyelesaian konflik dengan penegakan hukum bukan ranah Pemkab Mesuji, tetapi pihak kepolisian. Pemkab jangan seolah-olah menakut-nakuti rakyat dengan upaya penegakan hukum. Jika pilihan penyelesaian konflik seperti itu, saya yakin konflik akan terus meluas,” tegas Fauzi Heri.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi pernyataan Kepala Kesbangpol Mesuji Taufik Widodo yang menyebut bahwa penyelesaian konflik antara warga dan PT Prima Alumga akan dilakukan melalui upaya objektif, dengan mengedepankan upaya penegakan hukum.
Menurut Fauzi, Pemkab seharusnya mengedepankan pendekatan humanis yang berkeadilan, bukan justru memperkeruh suasana dengan ancaman hukum. “Menangkapi warga desa dan memenjarakannya tidak sejalan dengan konsep presisi Polri. Ini bukan penyelesaian, tapi justru memperburuk keadaan. Jangan sampai masyarakat desa dibenturkan dengan aparat kepolisian,” tambahnya.
Ia juga meminta Bupati Mesuji, Elfianah, untuk menggali akar penyebab konflik ini. Apalagi, Desa Sungai Cambai merupakan kampung halaman Elfianah sendiri. Fauzi menegaskan bahwa jika keberadaan PT Prima Alumga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, maka konflik tidak akan terjadi.
“Logikanya sederhana, kalau perusahaan sawit itu membawa kesejahteraan bagi warga setempat, pasti tidak akan ada konflik. Artinya, ada yang salah dalam pola kemitraan yang diterapkan perusahaan, dan ini yang harus dievaluasi,” ujarnya.
Seperti diketahui, warga Desa Sungai Cambai telah lama mengeluhkan pola kemitraan PT Prima Alumga yang dinilai tidak menguntungkan. Dengan luas lahan kemitraan mencapai 2.000 hektare, warga hanya menerima hasil yang sangat minim, bahkan ada yang mengaku hanya mendapat Rp60 ribu setiap tiga bulan.
Fauzi mendesak Pemkab Mesuji untuk mengambil peran sebagai mediator yang adil, bukan sebagai pihak yang justru menekan warga. Ia juga berharap ada langkah konkret dari pemerintah dan perusahaan untuk memastikan masyarakat setempat benar-benar mendapatkan manfaat dari keberadaan perkebunan sawit tersebut.
“Kita harap Bupati Elfianah, yang merupakan putri asli Sungai Cambai, bisa lebih peka terhadap persoalan ini. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan dan tidak diperjuangkan,” pungkas Fauzi.
Tim Keadilan Masyarakat Lampung
