Kotabumi, Senin, 23 Juni 2025 – Posperanews – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Aula Siger, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., didampingi oleh Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H., serta Sekretaris Daerah, Drs. H. Lekok, M.M.. Turut hadir seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Staf Ahli, Asisten I,II dan III, serta jajaran pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen kolektif, dan tidak hanya bersifat seremonial. Ia menekankan pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan serta pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dan transparan.
> “Kita tidak hanya bicara soal pencegahan, tetapi juga konsistensi dalam membangun sistem yang mampu menutup celah praktik korupsi. MCP harus benar-benar dioptimalkan sebagai alat monitoring yang terintegrasi,” ujar Bupati.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP), yang merupakan salah satu instrumen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memantau capaian program pencegahan korupsi daerah.
Adapun beberapa fokus utama dalam rapat ini meliputi:
Evaluasi dan optimalisasi implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).
Penguatan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam pengawasan internal.
Pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan melalui pelaporan terstruktur dan peningkatan literasi anti-korupsi.
Pengembangan Zona Integritas di lingkungan OPD sebagai wujud komitmen reformasi birokrasi.
Sinergi lintas OPD untuk mendukung tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam laporannya, Sekda Drs. H. Lekok, M.M. menjelaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus berperan aktif dalam pelaksanaan MCP dan memastikan setiap indikator program berjalan sesuai target yang ditetapkan oleh KPK.
Rapat ini diakhiri dengan penyusunan rencana aksi dan penegasan kembali komitmen seluruh OPD terhadap pencegahan korupsi melalui pendekatan sistemik dan berkelanjutan.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan kesungguhannya untuk terus mengedepankan prinsip good governance dan clean government dalam setiap aspek pelayanan publik.(JN/IB)
