Lampung Utara, 1 Juli 2025 – Posperanews – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan ketersediaan dan ketepatan distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Hendri, SH, MM, bersama jajaran, melakukan monitoring dan sidak distribusi gas 3 kg bersubsidi di sejumlah titik strategis di wilayah Lampung Utara.
Kegiatan ini juga melibatkan Kepala Pertamina Cabang Lampung Utara, Agus Purwanto, SP, MM, perwakilan agen LPG Lampung Utara, Bapak Siloan, serta perwakilan dari Hiswana Migas Lampung.
Dalam keterangannya, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Hendri, SH, MM, menyampaikan bahwa sidak ini dilakukan untuk memastikan kuota gas 3 kg bersubsidi cukup dan penyalurannya tepat sasaran.
> “Kami turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan sidak distribusi, sekaligus memastikan bahwa kuota gas 3 kg bersubsidi di Lampung Utara cukup dan penyalurannya tepat sasaran, sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Hendri.
Sidak dilakukan mulai dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen-agen LPG, hingga pangkalan-pangkalan di tingkat desa dan kelurahan, bahkan menyaksikan langsung proses pembelian oleh masyarakat.
Untuk diketahui, kuota gas 3 kg bersubsidi di Kabupaten Lampung Utara tahun 2025 sebesar 12.790 metrik ton (MT). Hingga akhir Juli 2025, realisasi penyaluran telah mencapai 7.317 MT, sehingga sisa kuota sekitar 5.473 MT atau 42,8 persen dari total kuota tahunan. Penyaluran dilakukan oleh 10 agen dan didistribusikan lebih lanjut oleh 451 pangkalan di seluruh Lampung Utara.
Hendri juga mengingatkan kepada seluruh agen dan pangkalan untuk selalu menjalankan penyaluran sesuai dengan aturan yang ada, tanpa ada penyimpangan.
> “Kami akan terus melakukan pengawasan secara berkala. Kami minta masyarakat juga turut mengawasi dan melapor jika ada temuan yang tidak sesuai aturan,” tambahnya.
Masyarakat pun menyambut positif kegiatan ini dan berharap pengawasan terhadap distribusi gas bersubsidi terus diperketat agar tidak terjadi kelangkaan maupun penyelewengan.(IB)
